Minggu, 22 Nov 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Terbukti Serobot Aset Pemkab Bone, Developer White Stone Residence Teken Surat Pernyataan Ganti Rugi

Terbukti Serobot Aset Pemkab Bone, Developer White Stone Residence Teken Surat Pernyataan Ganti Rugi

  • account_circle Info Viral Bone
  • calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
  • print Cetak

BONE — Pengembang perumahan White Stone Residence yang berlokasi di Jalan Sungai Limboto, Kabupaten Bone, terbukti melakukan penyerobotan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bone berupa Jalan Usaha Tani (JUT) serta plat deucker yang dibangun menggunakan anggaran swakelola masyarakat. Fakta tersebut tertuang secara resmi dalam surat pernyataan setelah pihak pengembang memenuhi undangan klarifikasi dari Pemerintah Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang.

​Dalam surat pernyataan tersebut, perwakilan PT Kulasse Tri Putra selaku perusahaan pengembang perumahan menyatakan kesediaan untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat pembongkaran maupun pengalihfungsian jalan tani tersebut.

​Lurah TA, Andi Dwi Guntara Ramelan, membenarkan adanya penandatanganan surat pernyataan oleh pihak pengembang usai menjalani proses klarifikasi di kantor kelurahan.

​”Iya tadi sudah buat pernyataan saat menghadiri undangan klarifikasi,” ujar Andi Dwi Guntara Ramelan singkat.

​Menunggu Rekomendasi Dinas Pertanian

​Meski pihak pengembang telah meneken kesanggupan ganti rugi, tindak lanjut atas persoalan aset tersebut belum berhenti di tingkat kelurahan. Mengingat Jalan Usaha Tani merupakan proyek yang berada di bawah kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Bone, keputusan serta rekomendasi teknis selanjutnya akan merujuk pada instansi terkait tersebut.

​”Ada beberapa poin pernyataan, nanti tergantung dari dinas pertanian seperti apa,” jelas Lurah TA.

​Belum Final, Kelengkapan Izin Jadi Sorotan

​Kesediaan pengembang untuk melakukan perbaikan maupun ganti rugi dinilai belum menjadi keputusan final apakah Pemerintah Kabupaten Bone akan menerima skema penyelesaian yang ditawarkan. Pasalnya, aktivitas pembongkaran dan penimbunan aset daerah tersebut dilakukan tanpa koordinasi maupun pemberitahuan awal kepada pemerintah setempat sebelum pekerjaan lapangan berjalan.

​Kondisi ini pun memunculkan tanda tanya besar di tengah publik terkait kepatuhan administrasi dan kelengkapan seluruh dokumen perizinan yang dimiliki pihak PT Kulasse Tri Putra sebelum menjalankan kegiatan pembangunan di kawasan Jalan Sungai Limboto.

  • Penulis: Info Viral Bone

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less