Minggu, 22 Nov 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Soroti Antrean BBM di Bone, Praktisi Hukum Desak Satlantas Dilibatkan dalam Satgas BBM Merah Putih

Soroti Antrean BBM di Bone, Praktisi Hukum Desak Satlantas Dilibatkan dalam Satgas BBM Merah Putih

  • account_circle Info Viral Bone
  • calendar_month 20 jam yang lalu
  • print Cetak

​BONE — Praktisi hukum di Kabupaten Bone meminta pihak kepolisian segera melibatkan Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) ke dalam Satgas BBM Merah Putih. Desakan ini muncul menyusul kondisi antrean kendaraan di SPBU yang tak kunjung surut serta maraknya temuan penyalahgunaan identitas kendaraan saat pengisian bahan bakar.

​Praktisi hukum Kabupaten Bone, Andi Asrul Amri, menilai ketidaksesuaian nomor polisi (nopol) dan spesifikasi kendaraan yang kerap ditemukan saat pengisian BBM bersubsidi membutuhkan kewenangan penindakan langsung di jalan maupun di area SPBU.

​”Ini kan sudah jelas banyak yang mengisi tidak sesuai dengan nopol dan spek kendaraan, yang bisa melakukan penindakan ya lalu lintas atau Bapenda,” ungkap Andi Asrul Amri.

​Menurut Asrul, pelibatan jajaran Satlantas bukan untuk menggantikan peran tim yang sudah ada, melainkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja Satgas BBM Merah Putih di lapangan sekaligus menjawab keresahan publik akibat kemacetan lalu lintas.

​Ia menyoroti dampak antrean panjang kendaraan di sekitar SPBU yang kerap meluber ke badan jalan dan mengganggu mobilitas warga sehari-hari.

​”Banyak masyarakat mengeluh, karena sepanjang jalur SPBU antrean kendaraan dan menimbulkan kemacetan, sampai warga mau pulang ke rumah pun harus mendapatkan macet,” jelasnya.

​Asrul menambahkan bahwa pengawasan dan penertiban arus lalu lintas di titik-titik SPBU akan sangat membantu masyarakat luas sekaligus mempersempit ruang gerak oknum penyalahguna BBM.

​”Satgas sudah bagus, hanya saja para mafia ini juga semakin cerdas dalam bertindak, jadi butuh tambahan personel penunjang kerja satgas,” ujarnya.

​Ia mengingatkan bahwa penggunaan nopol atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai peruntukan—termasuk untuk menyiasati pembelian BBM bersubsidi maupun penugasan seperti Biosolar dan Pertalite—merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

​Pelaku yang menggunakan pelat nomor palsu atau tidak sesuai demi mengelabui sistem barcode BBM bersubsidi dapat dijerat dengan tindak pidana di sektor minyak dan gas bumi.

​”Ada sanksi pidana mengancam ketika pembelian BBM tidak menggunakan barcode asli atau nopol sesuai dengan kendaraan,” tegasnya.

​Asrul merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

​Dalam Pasal 55 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun serta pidana denda paling banyak Rp60 miliar.

​”Jadi memang dibutuhkan kreasi-kreasi dalam mengatasi permasalahan BBM ini khususnya di Kabupaten Bone,” tutupnya.

  • Penulis: Info Viral Bone

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less