Geram Antrean BBM Tak Kunjung Usai, Bupati Bone Turunkan Satgas Bersama APH,Pertamina Restui Tambahan Pasokan untuk Bone
- account_circle Info Viral Bone
- calendar_month Senin, 24 Agt 2026
- print Cetak
Oplus_16908288
BONE — Pemerintah Kabupaten Bone mengambil langkah tegas untuk mengatasi persoalan antrean panjang dan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah taktis ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih yang digelar di Baruga La Teya Riduni, kompleks rumah jabatan Bupati Bone, Senin (24/8/2026).
Rakor strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, didampingi Asisten II Setdakab Bone, Andi Amran. Sementara itu, Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman (BupAAS) turut mengikuti jalannya rapat secara virtual.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh pihak Pertamina Patra Niaga, para manajer SPBU se-Kabupaten Bone, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aktivis masyarakat, serta unsur camat.
Poin Penting & Langkah Tegas Pemkab Bone:
- Sidak dan Tertibkan Jeriken: Aktivis masyarakat, Nurwan Tifta, mendesak agar penggunaan jeriken dihentikan serta pengawasan SPBU diperketat terhadap kendaraan dengan tangki modifikasi yang bolak-balik mengantre.
- Dukungan Penuh Lapangan: Camat Bengo, Andi Azhary Pratama, menyatakan siap siaga 24 jam bergabung dalam Satgas untuk mengamankan distribusi di wilayahnya dari praktik curang.
- Tambahan Pasokan Disetujui: Atas koordinasi intensif Pemkab, Pertamina akhirnya menyetujui pengiriman drop tambahan mobil tangki dan pasokan BBM untuk meredakan antrean mendesak di Bone.
- Sanksi Tegas Penimbun: Bupati Bone menegaskan bahwa Satgas bersama Aparat Penegak Hukum (APH) tidak akan segan menindak tegas pelaku penimbunan maupun pihak yang menyalahgunakan subsidi negara.
Subsidi Tepat Sasaran, Tanpa Kompromi untuk Oknum
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menjelaskan bahwa penambahan pasokan merupakan solusi cepat jangka pendek, sedangkan pembentukan Satgas adalah langkah jangka panjang untuk menjamin transparansi distribusi.
”Pemerintah bersama APH akan memperkuat pengawasan di lapangan. Kami pastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi tidak lagi dirugikan akibat praktik pembelian berlebihan,” ujar Wabup.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa fasilitas subsidi dari pemerintah mutlak diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat yang berhak, seperti sektor pertanian, perikanan, dan transportasi umum—bukan untuk meraup keuntungan pribadi.
”Kita akan telusuri siapa pembelinya, dibawa ke mana, dan digunakan untuk apa. Kalau ditemukan penyalahgunaan atau penimbunan, Satgas dan APH siap bertindak. Jangan coba-coba!” pungkas BupAAS tegas.
- Penulis: Info Viral Bone
