Krisis Antrean BBM Teratasi, Pemkab Bone Rombak Total Sistem Rekomendasi Mulai 1 September 2026!
- account_circle Info Viral Bone
- calendar_month Jumat, 28 Agt 2026
- print Cetak
BONE — Merespons keluhan warga serta maraknya antrean panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar, Pemerintah Kabupaten Bone mengambil langkah tegas. Pemkab Bone resmi memperketat pengawasan dan merombak total mekanisme penerbitan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Kebijakan strategis ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Tim Satgas BBM dan LPG Bersubsidi yang dipimpin langsung oleh Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., didampingi Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M. Acara tersebut berlangsung di Aula Lateya Riduni pada Jumat (28/8/2026).
Dalam arahannya, Bupati Andi Asman mengungkapkan bahwa kinerja Satgas Merah Putih telah menuai apresiasi luas dari masyarakat karena berhasil mengurai kemacetan antrean dan mengatasi kelangkaan.
”Banyak yang mengirim pesan di platform media sosial saya, berterima kasih atas solusi dan penyelesaian kelangkaan BBM,” ungkap Andi Asman di hadapan peserta rapat.
Poin Penting Kebijakan Baru BBM Bone:
- Pencabutan Massal: Seluruh surat rekomendasi BBM bersubsidi yang pernah diterbitkan sebelumnya resmi dicabut dan dihentikan masa berlakunya terhitung mulai 31 Agustus 2026.
- Pemberlakuan Sistem Baru: Mulai 1 September 2026, rekomendasi baru hanya akan diterbitkan setelah melalui verifikasi ketat yang disesuaikan dengan kebutuhan riil dan sistem zonasi wilayah.
- Syarat Ketat Pengajuan: Setiap pengajuan rekomendasi wajib dilengkapi surat pengantar dari kepala desa atau lurah setempat serta diketahui oleh Kepala BPP.
- Larangan bagi Camat: Bupati dengan tegas melarang para camat menerbitkan rekomendasi di luar ketentuan resmi yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa misi utama pemerintah pekan ini adalah menertibkan distribusi energi bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran. Keberhasilan langkah ini, menurutnya, sangat bergantung pada kolaborasi solid antara pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, dan seluruh stakeholder terkait.
Dengan pembaruan sistem zonasi dan verifikasi berlapis ini, Pemkab Bone optimis persoalan antrean panjang kendaraan di SPBU dapat segera teratasi secara permanen.
- Penulis: Info Viral Bone
