Andi Akmal Pasluddin Pimpin Rakor, Bahas BBM Subsidi Untuk Kapal Pelayaran Rakyat

BONE — Wakil Bupati (Wabup) Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., memimpin rapat koordinasi (Rakor) terkait penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi kapal pelayaran rakyat di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bone, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Watampone, Kamis (11/9/2025).

Rapat ini digelar menyusul keluhan dari para pelayaran rakyat (pelra) yang belakangan kesulitan mengakses solar subsidi.

Kelangkaan dan distribusi yang tidak merata dikhawatirkan mengganggu aktivitas pelayaran dan berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat pesisir.

Hadir dalam rapat, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Syahbandar Bajoe, serta sejumlah perwakilan pelra dari berbagai wilayah yang sehari-hari melayani jalur transportasi laut masyarakat dan tamu undangan yang sempat hadir.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi tidak boleh lagi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Menurutnya, pemerintah daerah berkewajiban memastikan subsidi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

“Kita harus mencari solusi permanen atas masalah ini, karena banyak oknum yang mengambil keuntungan. BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran, terutama bagi nelayan dan pelra yang menjadi tulang punggung transportasi rakyat,” tegas Wabup Andi Akmal.

Perwakilan pelra pun diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Salah satu perwakilan pelra Bajoe menekankan komitmen pihaknya untuk selalu mengikuti aturan pemerintah, asalkan kebutuhan dasar mereka terhadap BBM subsidi tetap dipenuhi. Ia juga memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan solar subsidi di wilayahnya.

Menanggapi hal itu, orang nomor 2 di Kabupaten Bone ini meminta data detail mengenai kebutuhan BBM kapal per bulan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih terukur.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengutus perwakilan mendampingi ke Jakarta, pekan depan, guna memperjuangkan kepentingan Pelra Bone dalam pertemuan tingkat pusat.

Selain itu, Wakil Bupati menegaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk tetap memberikan pelayanan maksimal kepada Pelra selama proses penyelesaian berlangsung.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas aktivitas pelayaran serta memberi kepastian bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut.

“Kita ingin persoalan ini segera selesai, agar pelayaran rakyat bisa berjalan normal tanpa harus terus dibayangi kekhawatiran akan ketersediaan solar subsidi,” ungkapnya. (*)