Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan, Anggota DPRD Bone Ikuti Bimtek Strategis di Makassar

​

MAKASSAR — Jajaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung di Hotel Gammara, Makassar, pada 22–25 Oktober 2026.

​Kegiatan strategis ini mengusung tema “Penguatan Fungsi dan Peran DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat.”

​Acara pembukaan Bimtek tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, yang menandai dimulainya rangkaian peningkatan kapasitas bagi para wakil rakyat Kabupaten Bone.

​Pentingnya Fungsi Pengawasan dan Penganggaran

​Ketua Komisi 1 DPRD Bone, Rismono Sarlim, menyampaikan bahwa kegiatan ini memegang peranan yang sangat penting. Menurutnya, pembekalan ini krusial guna memaksimalkan tugas dan fungsi anggota DPRD, khususnya dalam aspek pengawasan dan penganggaran daerah.

​Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan Bimtek ini memiliki payung hukum yang jelas dan sah sesuai dengan regulasi kementerian terkait.

​“Bimtek DPRD sah sebagai bentuk Pendalaman Tugas berdasarkan Pasal 14 huruf d Permendagri 6/2024, dengan durasi 20–30 JP berdasarkan Pasal 15 ayat (4), dan anggota DPRD dapat mengikuti Pendalaman Tugas paling banyak 6 kali dalam satu tahun anggaran berdasarkan Pasal 13,” jelas Rismono Sarlim.

​Sederet Narasumber Ahli dan Bedah Regulasi APBD 2027

​Dalam pelaksanaannya, Bimtek ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten dari berbagai lembaga dan instansi strategis untuk membekali para peserta dengan materi yang komprehensif.

​Adapun daftar narasumber yang hadir memberikan materi dalam kegiatan ini meliputi:

• ​Prof. Dr. Muh. Jufri, S.Si., M.Si., M.Si., Psikolog (Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan)
• ​Dr. Rino Rio Kent (Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri)
• ​Dr. H. Amiruddin, H.Sos., M.M. (BPSDM Sulawesi Selatan)
• ​Dr. A. Rahmatullah, S.Sos., S.E., M.Si., M.H. (Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan)

​Kehadiran para narasumber ahli ini tidak hanya memberikan penguatan tata kelola pemerintahan, tetapi juga membahas secara mendalam regulasi pengelolaan keuangan daerah terbaru.

​“Ini termasuk membedah Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2027,” ungkap Rismono Sarlim.

​Melalui kegiatan ini, diharapkan para anggota DPRD Kabupaten Bone mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam merumuskan kebijakan yang berpihak langsung kepada kesejahteraan masyarakat serta mengawal tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.