Tim Kuasa Hukum Yuli Nofita Sari Serahkan Bukti Tambahan ke BK DPRD Bone, Desak Pemeriksaan Objektif Tanpa Perlakuan Khusus
- account_circle Info Viral Bone
- calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
- print Cetak

BONE — Langkah serius ditunjukkan oleh tim kuasa hukum Yuli Nofita Sari dalam mengawal laporan dugaan pelanggaran etik di lingkungan legislatif. Pada Jumat, 16 Oktober 2026, tim kuasa hukum secara resmi menyerahkan sejumlah bukti surat dan dokumen pendukung kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bone.
Penyerahan dokumen ini dilakukan untuk memenuhi permintaan BK DPRD Bone tertanggal 8 Oktober 2026, sekaligus memperkuat materi pengaduan yang sebelumnya telah dilayangkan.
Komitmen Kooperatif dan Dorongan Profesionalisme BK
Dalam keterangannya, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa penyerahan bukti ini merupakan wujud iktikad baik dan komitmen penuh pengadu untuk mengikuti seluruh rangkaian proses pemeriksaan secara kooperatif. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada BK untuk melakukan verifikasi, menguji relevansi setiap dokumen, serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada.
Namun, di sisi lain, tim kuasa hukum melayangkan sejumlah poin penegasan penting demi menjaga marwah lembaga legislatif.
“Tanpa Pandang Bulu, agar status terlapor sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bone tidak menjadi faktor yang memengaruhi objektivitas. Tidak boleh ada perlakuan khusus atau keistimewaan karena jabatan.” ungkap Wahyu Hasanuddin.
lanjutnya, Pemisahan Ranah Etik dan Pidana. Mereka meminta agar Badan Kehormatan fokus menjalankan kewenangannya menilai aspek etika, kehormatan, martabat, serta kepatutan pejabat publik. Proses etik ini dinilai sebagai ranah yang berbeda dengan penegakan hukum pidana oleh aparat berwenang, sehingga penanganannya tidak perlu saling menunggu.
“Penting Menjaga Kepercayaan Publik,Seluruh tahapan pemeriksaan diharapkan berjalan secara transparan, tertib, dan berimbang guna merawat kredibilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPRD Bone.”.harapnya
Menanti Tindak Lanjut Badan Kehormatan
Dengan diserahkannya dokumen dan bukti-bukti pendukung baru ini, publik kini menanti langkah lanjutan dari Badan Kehormatan DPRD Bone. Pemeriksaan yang independen, objektif, dan transparan diharapkan mampu menjadi tolok ukur penegakan etika dewan yang adil bagi siapa pun tanpa memandang status sosial maupun jabatan politik.
- Penulis: Info Viral Bone
