Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Pemkab Bone Gelar Sosialisasi dan Penyusunan Risk Register 2026

WATAMPONE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone terus berupaya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi, Pendampingan, dan Pemantauan Pengelolaan Risiko Tahun Anggaran 2026 serta Penyusunan Risk Register Tahun 2026.

​Kegiatan strategis yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone ini dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Hj. Andi Tenriawaru, SP., M.Si., mewakili Bupati Bone. Acara berlangsung di Ruang Makassar–Toraja, Hotel Novena Watampone, pada Rabu (15/7/2026).

​Pengelolaan Risiko sebagai Kunci Keberhasilan Pembangunan

​Dalam sambutannya, Hj. Andi Tenriawaru menegaskan bahwa manajemen risiko bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen krusial dalam mewujudkan good governance.

​”Pengelolaan risiko adalah bagian integral dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah,” ujar Pj. Sekda Bone di hadapan para peserta.

​Ia menekankan pentingnya penyusunan risk register bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan adanya dokumen ini, perangkat daerah diharapkan mampu melakukan identifikasi, analisis, hingga pengendalian dini terhadap potensi hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program kerja.

​”Melalui pemetaan risiko yang tepat, kita berharap setiap program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan,” tambahnya.

​Hadirkan Narasumber Kompeten dari BPK

​Untuk memastikan pemahaman yang komprehensif, Inspektorat Daerah Kabupaten Bone menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Auditor Ahli Muda, Andi Sukman, A.Md., S.E., M.M.

​Kehadiran narasumber ahli ini diharapkan dapat memberikan panduan teknis yang tajam dalam penyusunan manajemen risiko di lingkungan Pemkab Bone agar sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

​Sinergi Menuju Pemerintahan Berintegritas

​Kegiatan ini diikuti oleh jajaran kepala OPD, Direktur RSUD Tenriawaru, Direktur RSUD Satu Pancaitana, serta para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kasubag Program di lingkup Pemkab Bone.

​Keberlanjutan kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur dalam menerapkan manajemen risiko secara konsisten. Output yang ingin dicapai adalah penguatan sistem pengendalian internal yang mampu mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi di Kabupaten Bone.