Polemik Akun Medsos Berujung Laporan, Ancol Phatend Resmi Polisikan Pemilik @lambeturah_bone_ Pasca Konflik Internal

BONE — Perselisihan yang berujung perkelahian antaranggota kelompok kepemudaan Ancol Phatend Bone, akibat perdebatan unggahan media sosial, kini resmi bergulir ke ranah hukum. Pemilik akun Instagram @lambeturah_bone_ dilaporkan ke Polres Bone atas dugaan penyiaran atau penyebarluasan berita serta pemberitahuan bohong.

​Laporan tersebut teregistrasi berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi tertanggal 22 Oktober 2026 dengan nomor LP/No.647/X/2026/SPKT/RES BONE, yang diajukan langsung oleh Ketua Ancol Phatend didampingi Kuasa Hukumnya, Andi Asrul Amri, S.H., M.H.

​Jerat Hukum dan Dasar Laporan

​Dalam uraian laporan, perbuatan yang diadukan dinilai memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku terkait penyebaran informasi palsu yang memicu kerusuhan di tengah masyarakat.

​Kuasa hukum pelapor, Andi Asrul Amri, S.H., M.H., menegaskan bahwa setiap informasi yang disebarluaskan ke ruang publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara etik maupun hukum, terlebih ketika dampaknya telah merembet pada keretakan hubungan sosial dan memicu konflik terbuka di masyarakat.

​“Ketika sebuah narasi unggahan yang kebenarannya belum teruji memicu perselisihan hingga berujung perkelahian antaranggota, persoalan ini perlu diperiksa secara serius. Kami meminta aparat menguji kebenaran informasi, konteks penyebarannya, dan unsur hukum yang relevan berdasarkan bukti,” ujar Asrul.

​Pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada penyidik Polres Bone beserta lampiran bukti-bukti pendukung, dengan harapan laporan tersebut ditindaklanjuti secara profesional sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, narasi yang dibangun oleh akun tersebut telah mencederai etika sosial dan menimbulkan kegaduhan publik yang dirasakan langsung oleh organisasi Ancol Phatend.

​Pemicu Konflik dan Respons Pemkab Bone

​Perkara ini bermula dari sejumlah unggahan akun @lambeturah_bone_ yang memuat narasi terkait Bupati dan Ketua DPRD Konoha, di mana kebenaran klaim dalam unggahan tersebut dinilai belum terverifikasi. Narasi tersebut memicu perdebatan sengit di kalangan pemuda Ancol Phatend yang berujung pada perkelahian antaranggota, sehingga dorongan menempuh jalur hukum diambil untuk meredam eskalasi konflik.

​Di sisi lain, dinamika lanjutan turut mewarnai pasca pelaporan polisi pada Kamis, 22 Oktober 2026. Sejumlah pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone terpantau serentak mengunggah flayer bertuliskan “Hoax” pada beberapa story akun @lambeturah_bone_. Kendati demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi terkait instruksi atau arah komando di balik masifnya peredaran flayer tersebut di berbagai grup percakapan WhatsApp.